Bandung.Swara Wanita.
Anggota DPRD Jawa Barat, Ali Hasan menilai saat ini APBD rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik oleh kepala daerah yang maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Penyelewengan APBD ini bisa dilakukan untuk modal politik agar bisa kembali menjadi kepala daerah.
"Terdapat berbagai modus politik yang biasa dilakukan kepala daerah dengan menggunakan APBD," kata Ali, Minggu (11/10/2015).
Dia mengatakan, pemberian dana bantuan sosial dan hibah menjadi cara yang paling banyak digunakan oleh kepala daerah untuk berkampanye.
Dana tersebut dialirkan kepala daerah ke kantong-kantong masyarakat untuk menarik simpati pemilih. "Bahkan ada yang sengaja dibuatkan dulu koperasinya agar nanti bisa menerima bantuan," ucapnya.
Ali menilai, penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan politik pun dilakukan melalui program kesehatan dan pendidikan yang cenderung dibuat-buat dan mendadak. Sehingga, program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Maka dari itu, Ali meminta Pemerintah Provinsi Jabar agar lebih selektif dalam menyetujui bantuan keuangan yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota.
Saat ini, kata Ali, tengah dibahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2016. "Saya minta agar lebih hati-hati dalam menerima usulan bantuan daerah. Karena rawan digunakan untuk kepentingan politik," kata Ali.
Menurutnya, pengawasan dan penyeleksian ketat terhadap program bantuan yang diusulkan daerah ini sangat penting untuk menyelamatkan APBD Jabar. "Apalagi tahun 2017 kan ada pilkada serentak lagi," pungkasnya.(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar