Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Didi Sukardi, SE mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melahirkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Tujuannya agar fungsi-fungsi keluarga berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ketahanan keluarga menjadi kuat.
“Gerakan LGBT akan mudah dikalahkan kalau ketahanan keluarga sudah kuat,” kata Didi, usai menerima pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Jawa Barat di Ruang Pansus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/2) kepada Wartawan
Didi menjelaskan, di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat sudah ada program-program preventif yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar keluarga punya kemampuan untuk menangkal serangan LGBT.
“DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sejak awal, tahun 2014 mengantisipasi dalam membangun ketahanan keluarga di Jabar,” katanya.
Gerakan perlawanan LGBT, menurut Didi, harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui berbagai media, diantaranya melalui media da’wah atau gerakan da’wah yang dilakukan oleh para ustadz, ulama atau kiai pondok pesantren.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program membangun 1000 kobong. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu pondok pesantren untuk memaksimalkan fungsi da’wahnya,” katanya.(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar