Waras : ULP Overload Hambat Pembangunan Jabar

Bandung.Swara Wanita.

Salah satu penyebab rendahnya serapan program-program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2015 pada dinas-dinas dan OPD dilingkungan Pemprov Jabar yang terjadi saat ini,   tidak dapat lepas dari overloadnya kinerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemprov. Jabar yang harus melayani seluruh dinas dan OPD yang ada, dan  berakibat rendahnya kwantitas kwalitas proses pengadaan melalui lelang.Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, SH saat ditemui wartawan diruang kerjanya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Rabu (9/9/2015) Dikatakannya.  Dari beberapa OPD yang telah rapat kerja dengan komisi IV ternyata ada 2 hal mendasar yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat, pertama Overloadnya ULP, dan  tidak diberikanya uang muka oleh pemerintah provinsi jawa barat kepada pihak ketiga yang menang tender sehingga kalau pihak ketiga yang menang tender ini tidak dicairkan uang mukanya, kalau tidak punya modal berarti pekerjaan mandeg. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar  ini juga  mengungkapkan,  Overloadnya ULP ini diakui oleh OPD, oleh BPLHD, ESDM, dan OPD lain. Ternyata semua dinas di Jawa Barat ini ULPnya satu pintu. sehingga terjadi over capacity di ULP.Lebih jauh diuraikannya,  APBD jabar TA 2015  ketuk palu di Bulan Desember 2014  harusnya  bulan Januari-Pebruari sudah bisa Go, tetapi kenapa baru bisa lelang bulan Juni,  sehingga wajar kalau serapannya kemudian jadi rendah karena terjadi over pelambatan waktu, pemunduran proses lelang, ini  masalah dan kendala yang gak boleh terjadi. Kemudian tidak diberikanya uang muka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pihak ketiga yang menang tender sehingga kalau tidak dicairkan uang mukanya, dan pemenang tender  tidak punya modal berarti pekerjaan mandeg.  Sehingga ini juga menghambat penyerapan anggaran karena itu  dua hal ini yang harus kita pecahkan bersama, untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat.Untuk atasi ini karena DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah Jawa barat, komisi IV mau proaktif  akan memanggil ULP,  walaupun bukan mitra langsung,   dan kemudian   koordinasi dengan komisi lain,  apakah penyampaian terkait penyerapan ini bunyi kendalanya sama.   Mengatasi  ini tidak bisa sepotong-sepotong harus komprehensif dan menyeluruh, nantinya  kita sajikan kepada pemerintah provinsi jawa barat, apakah ini dibuat satu atap,  atau dikembalikan ke dinas-dinas karena di setiap dinas juga ada orang-orang yang telah punya sertifikat pengadaan barang dan jasa,  kenapa itu  tidak dioptimalkan ?kata waras. (Diah)