Bandung.SwaraWanita.
Program Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk memajukan desa dan membangun Indonesia dari ‘pinggiran’.Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, program GNL menjadi ancang-ancang program pemerintah selanjutnya untuk memajukan desa. Terlebih tahun depan rencananya setiap desa akan menerima bantuan minimal Rp1 milyar.Dengan bantuan sebesar itu, setiap aparatur di desa harus memiliki pengetahuan khusus untuk mengelola, dan menggunakan bantuan tersebut secara efisien dan sebaik-baiknya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.Untuk itu, pemerintah mencanangkan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam tata kelola keuangan desa melalui pelatihan keuangan desa bersama BPKP RI. Di Jawa Barat ada sekitar 5319 desa, jika setiap desa menerima bantuan Rp1 miyar, artinya ada sekitar Rp5,3 trilyun dana beredar di desa di Jabar.“Jadi memang perlu memahami bagaimana menyusun dan mengelola keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Jangan sampai kepala desa stress menerima bantuan. Nggak ada duit stress, kurang juga sama, dikasih duit stress juga, apa kata dunia?” seloroh Deddy.Sementara itu, pada GNL 2 di Desa Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Jumat (11/9/2015) kemarin turut dilaunching program Sistem Informasi Manajemen Daerah Desa (Simda Des).Simda ini menjadi jawaban dari kekhawatiran semua kalangan terkait dana bantuan desa Rp1 milyar.“Dengan aplikasi ini, desa bisa dengan mudah mengelola, mengatur hingga laporan pertanggungjawaban nantinya. Aplikasinya gratis, sehingga tidak menggangu dana bantuan, baik dari APBN maupun APBD,” kata Sekretaris BPMPD Jabar Ade Afriandi, di Cirebon.Ade mengungkapkan bahwa program Simda Des mengintegrasikan penggunaan dana-dana ke dalam format yang nantinya dipakai BPK dalam pemeriksaan.Dengan begitu, masyarakat (desa) tidak lagi khawatir menerima dana bantuan tersebut. Pada prosesnya nanti, Simda Des akan disosialisasikan untuk selanjutnya dipraktikan.“Tentunya ada bimbingan dari tim yang dibentuk dari provinsi dan kabupaten/kota. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama semua desa bisa memahami apkikasi itu,” jelasnya.(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar