Daddy : Deviden BUMD Minim

Bandung.SwaraWanita

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, H. Daddy Rohanady mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini, kalangan DPRD Jabar tengah membahas RAPBD Perubahan 2015.  Dalam pembahasan RAPBD Perubahan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jabar  menurunkan PAD dari semula target sebesar Rp.15,851 triliun menjadi Rp.15,415 triliun atau berkurang sebesar Rp. Rp.436 miliar. Menurut Daddy Rohanady penurunan target PAD ini, berdasarkan penjelasan dari TAPD karena ada penurunan dari sektor Pajak Kendaran Bermotor dan Biaya Balik Nama serta adanya KendaraanTidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) mencapai sekitar Rp,36 trilyun karena menurunnya kondisi perekonomian.  Sementara, untuk penerimaan pajak lainnya meningkat, diantara dari penerimaan pajak rokok naik mencapai 33,66 persen. Sehingga penurunan hanya sebesar Rp.436 milliar.Seharusnya penurunan target PAD tidak perlu terjadi, andai saja pihak eksekutif melakukan trobosan, seperti mengotimalkan peran Dispenda (SAMSAT), meningkatkan kinerja BUMD.  Karena dari sekian banyak BUMD Jabar yang setiap tahun menerima penyertaan modal cukup besar dari APBD tetapi dari sisi deviden  yang masuk PAD masih jauh dari yang diharapkan, kata Daddy Rohanady kepada Swara Jabbar. saat ditemui diruang Kerja Komisi IV DPRD Jabar, Selasa (15/9). Daddy mengatakan, dalam rapat anggaran pihak manajemen BUMD kerapkali berkelit bahwa BUMD tidak untuk mencari uang/ deviden, ini tidak benar juga. Karena BUMD itu dibentuk ada dua tujuan, satu memang untuk mencari deviden dan kedua sebagai public service yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang cukup ketat, jangan sampai  ada penyertaan modal terus tapi deviden sangat kecil yang disetor oleh BUMD sebagai deviden. “ Kan logikanya, semakin besar penyertaan modal yang disetor tentunya diharapkan peningkatan deviden bagi PAD”, tegasnya.Adapun soal penambahan anggaran dalam RAPBD Perubahan, khususna sector infrastruktur selaku mitra Komisi IV, yang terbesar itu untuk pembelihan lahan bagi BIJB Kertajati yang nilainya mencapai Rp.133 Miliar adanya di Dishub. Kedua, untuk Jalan, terutama untuk pelebaran jalan menuju Venue dan Stadion  Si Jalak Harupat  sebagai opening ceremony PON XIX dan Peparnas XV/2016, ujar Daddy yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar. Selain itu, dalam kerja Panggar DPRD Jabar dengan Disorda Jabar dan KONI Jabar, ada usulan sebesar Rp. 80 miliar, untuk pembinaan Atlet PON & Peparnas  Jabar sampai bulan Maret 2016. Padahal aturan pengganggaran tidak boleh melebihi tahun anggaran. Untuk itu, kita minta agar dianggarakan sampai Desember saja.  Tapi konsekwensinya, ada didewan yaitu APBD Murni 2016 harus diketok palu pada November 2015. Sehingga pada Januari, KONI sudah mendapatkan uang untuk kebutuhan pembinaan atlet, jelasnya. (Diah)