Sembilan daerah di Jabar, telah sukses menyalurkan program raskin dalam tahun 2015.

Bandung.Swara Wanita.

Sembilan daerah di Jabar, telah sukses menyalurkan program raskin dalam tahun 2015. Hal demikian, terungkap dalam sambutan tertulis Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang dibacakan Karo Perekonomian Setda Jabar , Poppy SB dalam rakor raskin yang berlangsung di Gedung Sate, Senin (18/1).
Iwa, dalam sambutan tertulis menjelaskan, bahwa ke-9 daerah yang sukses merealisasikan program raskin, yaitu : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bogor.
Namun demikian, keberhasilan penyaluran raskin di tahun 2015 yang lalu itu, bukan berarti tidak ada permasalahan yang dihadapi. Beberapa masalah yang muncul dalam kurun waktu tersebut, yaitu adanya keterlambatan awal penyaluran dan ketidaksesuaian kualitas raskin yang diterima oleh para Rumah Tangga Sasaran (RTS), ujar Iwa.
Menurut Iwa, untuk pelaksanaan raskin tahun 2016, munculnya permasalahan tersebut dapat diminimalisir, diantaranya melalui peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi tim koordinasi raskin termasuk sosialisasi raskin kepada penerima manfaat dan stakeholder terkait.
Melalui sosialisasi tersebut, tim koordinasi raskin  tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan sosialisasi secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pinta Iwa.
Pemprov.Jabar bekerja sama dengan Bulog Divre Jabar menggelar sosialisasi penyaluran raskin tahun 2016.Rapat sosialisasi berlangsung di ruang sanggabuana  dipimpin Karo Perekonomian, Poppy SB.
Dalam sosialisasi tersebut, Kabulog Divre Jabar, Alif mengungkapkan rencana penyaluran raskin tahun 2016.
Menurut  Alif  penyaluran raskin untuk tahun 2016 di Jabar akan diberikan untuk 2.615.790 Rumah Tangga Sasaran -Penerima Manfaat (RTS-PM) dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2016.
Setiap RTS-PM, mendapatkan raskin sebanyak 15 Kg/bulan untuk 12 bulan dengan harga tebus raskin sebesar Rp. 1.600,- / Kg di titik distribusi.
Penetapan RTM-PM, menggunakan Daftar Penerima Manfaat (DPM) raskin tahun 2015 beserta perubahannya sesuai mekanisme pada pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan raskin tahun 2015, demikian Alif.

BIJB Diambil Alih Pusat

Bandung.Swara Wanita.

Pemprov Jabar merasa diuntungkan dengan diambilalihnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat. Selain tidak lagi memikirkan modal, pembangunan infrastruktur penunjang bandara terbesar di Indonesia itu juga penyelesaiannya bisa dipercepat.

"(BIJB) diambil pusat, justru melebihi ekspektasi (perkiraan) kita. Kita sih terima kasih ke pemerintah pusat, kita nyari 1,6 triliun, dikasih 2,1 triliun," kata Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), kepada wartawan, di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/1).

Anggaran itu, kata Aher, untuk membiayai Air Trafic Control (ATC) dan landasan (runway). Pengambilalihan ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat memantau langsung pembangunan BIJB pekan lalu. Pembangunan sisi udara dan darat bandara, akan digarap Kementerian Perhubungan.

"Panjang runwaynya 3.000 meter, sudah selesai 2.500 meter, tinggal 500 meter lagi. Lebarnya 60 meter, ini runway paling lebar di antara bandara yang ada," katanya.

Pemprov Jabar sendiri tahun ini sudah menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk membebaskan sisa lahan 800 hektare. Secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan seluas 1.800 hektare dan baru dibebaskan 1.000 hektare.

"Targetnya 2017 sudah beroperasi, paling lambat selisih tiga bulan lah, di awal 2018," katanya.(Diah)

Sanksi Tegas Bagi Perusak KBU

Bandung.SwaraWanita.

Kawasan KBU adalah daerah resapan , kalau terus ada bangunan liar atau pengusaha yang mendirikan real estate /perumahan sangat disayangkan , yang terpenting tindakan aparat dan sanksi tegas untuk pelaku dengan dasar prioritas berdasarkan hukum dan aturan mainnya. Hal ini diungkapkan Bambang Mujiharto , ST sebangai  Anggota Pansus KBU .Lebih lanjut Politisi PDIP mengatakan Jangan sampai dari provinsi diintruksikan pengunaannya untuk a , sedangkan oleh Kabupaten/kota diselewengkan/dimanfaatkan tidak sesuai , nah ini banyak terjadi termasuk di KBU. Nanti Kita akan sharing termasuk dari akademisi nanti pertemuan berikutnya akan di datangkan Bupati /walikota  datang dan menyampaikan kondisi kekinian  bagaimana warga jabar diharapkan lebih diutamakan perlindungan karena banyak penyalah gunaan termasuk perizinan yang harus diperketat  karena tidak ada efek jera , kebanyakan  bangun dulu baru izin, karena merasa punya power, nah kita harus lebih ketat lagi, itu hanya bandung saja, belum daerah lainya di jabar.ujarnya. (Diah)

Dewan Desak Pemprov Jabar Cari Cara Dana Hibah Bansos Bisa Disalurkan

 Bandung.Swara Jabar.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi jangan ragu menyalurkan dana bantuan sosial dan hibah meski dibatasi UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah.

"Padahal kalau lebih kreatif, pasti bisa," ujar Anggota Komisi II, Lina Ruslinawati kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Memang, lanjut Lina, dalam undang-undang tersebut penyaluran dana bansos dan hibah harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah berbadan hukum. Maka, ia meminta pemprov bekerja keras dan tetap menyalurkan dana tersebut, salah satunya dengan menggandeng penegak hukum.

"Bisa kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan. Semuanya bisa dikomunikasikan," katanya.

Ia menilai, Pemprov Jabar kurang berani dan kurang berinisiatif dalam menyalurkan dana tersebut. Berbeda dengan provinsi lain yang bisa tetap menyalurkan, seperti Pemprov DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Harusnya Pemprov Jabar juga bisa," tegasnya.

Ia menekankan, dana bansos dan hibah sangat diperlukan masyarakat. Terlebih bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses.

"Seperti untuk pupuk, penyaluran traktor juga mungkin terhambat," katanya. (die)

Kawasan KBU Perlu Diselamatkan.

Bandung.SwaraWanita.

Selama ini permasalahan  KBU sangat komplek sekali, hal ini DPRD Jabar mendapat masukan dari masyarakat,  hal ini diungkapkan  Ir.H.Abdul Hadiwijaya, M.Sc sebagai Wakil Ketua Pansus Revisi Raperda KBU. Lebih lanjut Politisi PKS ini mengatakan ada 6 hal permasalahan yaitu pertama batas , selama ini garis 750 m itu garis imajiner , belum jelas batasnya, permasalahn jadi muncul, kedua status rekomendasi  banyak kesimpangsiuran  UU, karena perizinan ada di kabupaten /kota , sedangkan kita di provinsi , nah ini status rekomendasi seperti apa banyak yang complain ke provinsi, ketiga pembinaan dan pengawasan , paling susah indeks pembangunan KBU , sekarang tidak diizinkan , besok dibiarkan , nanti banyak yang tidak berizin karena banyaknya perizianan.Selanjutnya disentif dan intensif , kalau ada pelanggaran apa sanksinya dan patuh bagaimana intensisnya , belum jelas, kelima donasinya setiap kabupaten/kota punya tata kota masing-masing, dan yang terakhir tentang penegakan hukum dansanksinya, kawasan ini sangat penting jika dibiarkan maka pasokan air akan menepis.Masalah pembinaan dan pengawasan kita sosialisasikan batas-batasnya.Luas KBU 38.548 Ha berdasarkan perda 1/2008 ada penambahan & pengurangan desa jadi luasnya 4.1.315 Ha di 4 kab/kota yaitu 63 % di KBB, Kab Bandung  23 % Kota Bandung 9%  dan sisanya di Cimahi.Ide Gubernur Jabar akan dibuat samsat  (tim khusus) Kab/kota dengan provinsi dengan melibatkan segenap  elemen masyarakat, karena mereka lebih tahu masalahnya di daerah tersebut, jadi anak cucu kita masih punya harapan menikmati indahnya Bandung.Jadi perda ini untuk menyelamatkan kawasan KBU ujarnya.(Diah)

Pelepasan Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dihadiri Gubernur Jabar

Bandung.Swara Wanita.
Masa kerja Hj. Marni Emmy Mustafa selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memasuki waktu pensiun. Habisnya masa kerja itu, diceremonialkan dengan acara pelepasan Purnabakti di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jalan Cimuncang nomor 21 D Kota Bandung, Jum’at (15/1/2016).Pelepasan Purnabakti itu, tamu undangan dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut hadir. Diantaranya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan beserta wakilnya Dedi Mizwar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi beserta jajarannya.Tidak hanya itu, turut juga hadir Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Moechgyarto dan Pangdam Kodam III Siliwangi, Mayjen Hadi Prasojo.Selain itu, dalam pelepasan masa kerja itu, para kolega Hj. Marni turut bergantian ingin foto bersama, disertakan dengan gelaran pentas musik vocal group.Untuk diketahui Hakim Tinggi Hj. Marni Emmy Mustafa dilantik menjadi Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 21 Februari 2013 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali.(diah)