Iwan : SKPD Harus Transparan Dalam Mengusulkan Anggaran

Bandung.SwaraWanita

Kalangan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan sikap Kepala Bappeda Jabar Denny Djuanda yang diundang untuk rapat kerja membahas RAPBD 2016, tidak bersedia datang.  Padahal kehadiran Ketua Bappeda sangat penting dalam membahas bersama program kerja dan anggaran RAPBD 2016. Menurut anggota Komisi V DPRD Jabar,  dr.Ikhwan Fauzi M.Kes, mengatakan sudah tiga kali Komisi V mengundang Kepala Bappeda dan Pimpinan OPD mitra Komisi V untuk duduk bersama membahas program kerja dan anggaran OPD. Namun sangat disayangkan, tidak pernah mau hadir.“Kita juga sesalkan kenapa diundang Komisi V tidak mau hadir, sedangkan diundang oleh Komisi lain mau hadir, ada apa ?, ujar Ikhwan penuh tanya, saat ditemui wartawan  di ruang Komisi V, Rabu (18/11). Dikatakan, kehadirian Ketua Bappeda Denny Djuanda sangat penting, karena ketika kita rapat kerja dengan pihak Disdik Jabar dan Dinkes Jabar, ternyata Disdik dan Dinkes, belum siap data pendukung, atas program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016. “Dewan menginginkan, program kerja dan besaran anggaran yang diusulkan harus jelas. Kita tidak ingin terulang kembali ada program siluman “Program Sanitasi” pada tahun 2015 terulang kembali”, tegasnya. Saya berani mengatakan program sanitasi itu adalah siluman, karena tanpa ada pembahasan dan persetujuan di tingkat Komisi V, ujuk-ujuk nongol dalam APBD tahun 2015 yang nilainya mencapai 650 miliaran.  Dan hasilnya, Gatot alias gagal total karena daerah tidak siap  untuk menyediakan lahan. Iwan juga menyoroti anggaran kesehatan yang disimpan di beberapa SKPD, seperti di Disnakertran (kesehatan buruh), ada di Yansos dan Dinsos, di Diskimrum (Sanitasi), di PSDA (irigasi Air Bersih).  Dengan adanya penyimpanan anggaran kesehatan di beberapa SKPD, memang secara keseluruhan mencapai sekitar 10 persen dari APBD, tapi bila ditelita secara seksama yang dikelola oleh Dinkes Jabar sendiri tidak lebih dari 2 persen, jelasnya.   Sementara itu, terkait sector Pendidikan, Iwan juga menyoroti kinerja Disdik Jabar  masih perlu ditingkatkan, mengingat  Disdik  mendapatkan gelontoran anggaran paling besar, baik dari APBD Jabar maupun dari Pusat.  Namun, kenapa sampai kini masih ditemukan beberapa sekolah didaerah terutama didaerah terpencil ada sekolah yang sudah dalam kondisi sangat memperihatinkan, yang dapat membahayakan peserta didik maupun tenaga pendidiknya.  Lebih lanjut Iwan  mengatakan,  DPRD Jabar sangat mendukung anggaran kebutuhan untuk peningkatan pendidikan termasuk kebutuhan sarana-prasarana pendidikan, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)/ Rehap Kelas dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Namun, tentunya, kita ingin anggaran yang diusulkan oleh Disdik Jabar harus disertai dengan dukungan data, jadi kita tahu, berapa anggaran yang butuhkan sebenarnya.  “ Kita ingin pihak Disdik transparan dalam mengusulkan dan menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat”, tandasnya. (diah)