Pengukuhan Pengurus P2TP2A Provinsi Jawa Barat

 

Bandung.Swara Wanita.
Atas nama Gubernur Jawa Barat, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jabar Ahmad Hadadi mengukuhkan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, di Kantor P2TP2A Prov. Jabar di Jl. LLRE. Martadinata No. 1 Kota Bandung, Jumat (17/4). Pengukuhan ini dilakukan mengingat ada beberapa pengurus yang saat ini menerima tugas di tempat yang lain salah satunya Dr. Dedeh Fardiah menjadi Ketua KPID Prov. Jawa Barat.Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menjelaskan, sebelumya Dedeh Fardiah menjadi Divisi Informasi Media dan Dokumentasi di P2TP2A Jawa Barat, “beberapa pengurus lainnya juga dibutuhkan di BP3AKB Prov. Jawa Barat sebagai tenaga ahli Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga),” tambahnya.Adanya kekosongan posisi maka dihadirkan wajah baru dalam kepengurusan untuk meneruskan program kerja dan melakukan sebuah penyegaran. “Dikarenakan tantangan saat ini semakin berat maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran,” jelas Netty.Lebih jauh Netty berharap semua pihak dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program dalam kegiatan pembangunan. “Sehingga tidak akan terjadi over lapping, dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harapnya.Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jabar Ahmad Hadadi menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat merasa terbantu dengan keberadaan P2TP2A Provinsi Jawa Barat. Karena adanya sinergi dengan setiap OPD terkait dan P2TP2A maka program kerja dapat berjalan dengan baik.“Dengan demikian perempuan-perempuan dan anak-anak Jawa Barat dapat teredukasi dan berdaya sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan di Jawa Barat,” harapnya.Dibentuknya P2TP2A Provinsi Jawa Barat karena salah satu yang menjadi keprihatinan pemerintah  adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (trafficking) terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Jawa Barat.  Maka lembaga ini lahir diperkuat oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Azasi Manusia khususnya perempuan dan anak.Inilah kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 260/Kep.698-BPPKB/2010 tentang personalia Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak:Pengarah: Gubernur Jawa Barat ; Ketua  : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si, ; Wakil Ketua  : Adriyani, Apt, ; Bendahara  : Siti Syamsinur, S.E., M.Acc, Wakil Bendahara  : Wilda Mirza Meiyanti, S.E,Sekretaris: Dr. Rini Rinawati, ; Kepala Shelter  : Dwi Puspitawati, S.S, ; Divisi Kerjasama dan Kemitraan : Dra. Hj. Yeni Huriyani, M.Hum, ; Divisi Komunikasi dan Informasi : Dra. Dwi Septiawati,Divisi Advokasi Pendampingan dan Pemulihan  : Levy Olivia Nur, S.T.,MT ; Divisi Pemantauan  : Dr. Ami Purnamawati, Dra,M.si.Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Bansos Setda Prov. Jabar Riyadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar Dudi Sudrajat, perwakilan BP3AKB Prov. Jabar, perwakilan Dinas Sosial Prov. Jabar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jabar Hening Widiatmoko.