Video Conference, Netty Heryawan Bahas PABM Bersama OPD

Bandung.SwaraWanita

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan.Melakukan Video Conference dengan seluruh OPD terkait di Jawa Barat dengan tema Pola Pengasuhaan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat Bandung, Rabu (20/5).Dalam Video Conference Netty memaparkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan sosial yang serius terhadap anak. Anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi dan dsayangi tetapi sudah layu sebelum berkembang."Salah satu faktornya karena pembiaran orangtua mempercayakan pengasuhan anak dengan dawai tanpa adanya pendampingan dan edukasi," tegasnya.Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kita bersama karena faktanya orangtua biologis tidak dapat melakukan pola pengasuhan dengan baik. Maka program Pola Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengisi kekosongan dari orangtua bilogis oleh tenaga pendamping PABM.OPD yang terlibat dalam Video Conference antara lain Diskominfo, Disperindag, Dishut, Disnakertrans, Dinsos, BPMPT, BP3AKB, Dinkes, BKPP Wilayah IV Priangan, dan Pemkab Ciamis. Netty berharap Video Conference ini dapat menyamakan persepsi, dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan OPD terkait, dapat menggelorakan kembali Gerakan 20 menit Mendampingi Anak dan mengidentifikasi sumber daya manusia dalam melakukan upaya preventif dan promotif.(Die)

DPRD Jabar Dorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Subang.Swara Wanita.

Untuk mendorong swasembada beras DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong supaya diperbanyak membangun sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya pembangunan bendungan Sadawarna di Subang.Menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi, pihaknya akan mendorong mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sadawarna supaya target program swasembada pangan bisa cepat terrealisasi. “Kita juga mendorong pembangunan Bendungan Sadawarna yang sudah berjalan bertahun-tahun,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Subang dalam acara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Baat, Rabu (6/5/2015). Dengan adanya penyelesaian bendungan Sadawarna akan menanggulangi pengairan ribuan hektar sawah di wilayah Subang.Terlebih pembangunan Jatigede kini telah memasuki finishing. “Kami harapkan pemerintah pusat juga membangun bendungan-bendungan dan situ-situ lainnya,” ujarnya lagi.Di Jawa Barat sendiri ada beberapa titik ang aan dibangun bendungan seperti di wilayahn Kuningan perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Walaupun 30% ke Jawa Barat dan sisanya ke sana (Jawa Tengah), ini bisa membantu petani,” ujarnya lagi.Hal ini diamini oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bahwa Pemerintah Provinsi di tahun 2015 telah menganggarkan untuk pembangunan irigasi sekitar 100 milayar. Tahun depan akan ditambah menjadi  230 milyar rupiah. “Itu provinsi, ya. Untuk kabupaten tanya bupati,” ujar Gubernur.(die)

DR.HJ. Netty Heryawan : ASI Sebagai Unsur Ketahanan Pangan

Bandung.Swara Wanita.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa BaratDR.HJ . Netty Heryawan mengatakan  ASI (Air Susu Ibu) bersangkut paut dengan banyak faktor, pihak dan kepentingan. Dengan maraknya susu formula yang menawarkan berbagai manfaat mulai dari kecerdasasan anak sampai kognitifnya tetapi tetap saja tidak akan mengalahkan pentingnya  ASI bagi anak kita.“Saya perlu menggaris bawahi pentingnya peran Ibu dalam faktor ketahanan pangan keluarga maka pemerintah lewat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 sudah menegaskan di pasal 128, dikatakan bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu. Keluarga, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan dukungan dan berpartisipasi selama proses pemberian ASI,” dikatakan Netty saat memberi arahan dan membuka acara Orientasi Asi sebagai Unsur Ketahanan Pangan Keluarga di Gedung PKK Bandung, Kamis (7/5).Lanjutnya, dipasal berikutnya disampaikan bagi pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI maka akan dikenai sanksi denda Rp. 100.000.000 dan kurungan. Lalu diperkuat dengan UU Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang menetapkan 10 langkah sukses pemberian ASI, salah satunya langkah ke sembilan digaris bawahi bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi setiap Ibu yang memberikan ASI bagi anaknya.“Untuk itu saya mendorong Bapak Gubernur  yang ditindak lanjuti sejak April 2010 di Gedung Sate sebagai icon pusat pemerintahan di Jawa Barat memiliki ruang Laktasi dan tempat penitipan anak sehingga mewajibkan setiap instansi di Jawa Barat  menyediakan sebagai upaya untuk ibu-ibu tidak mengalami dilema karena tidak dapat memberikan ASI,” tuturnya.Netty mengatakan, pentingnya ASI dari aspek agama yang tidak dapat terbantahkan bahwa ASI merupakan cairan emas yang paling berharga bagi tumbuh kembang anak, serta dari aspek ekonomi yang tidak begitu menyulitkan masyarakat,  dari aspek psikologis dapat membangun kedekatan antara Ibu dan anak.“Diharapkan peserta yang hadir dari organisasi perempuan dan kader PKK dapat membangun kesadaran di tengah masyarakat dengan membina dan mengedukasi masyrakat,” harapnya.  (Die)

DPRD Jabar Pantau Persiapan PON

Bandung.Swara Wanita.
Pemantauan dan pembahasan tentang PON menjadi perhatian pihak DPRD Jabar, selain pembahasan persiapan penyusunan anggaran Tahun 2016. Begitupun Evaluasi kinerja  PB PON tahun 2016 juga harus dilaksanakan, dan pihak DPRD Jabar akan mengagendakannya, jelas Ineu. Lebih lanjut Ineu mengatakan Tentang  sarana venue yang dibangun di beberapa daerah di Jabar, pihak DPRD Jabar sudah mendapatkan laporannya.  Berbagai venue yang sedang dibangun itu, harapannya realisasi penyelesaiannya dapat berjalan sesuai target waktu.Kendatipun demikian untuk memonitor progress kinerja pembangunan sarana PON, maka pihak DPRD Jabar berkepentingan untuk segera berkoordinasi dengan PB PON, ujar Ineu.(Diah)

DPRD Jabar Mulai Garap Penyusunan Anggaran 2016

Bandung.Swara Wanita.
DPRD Jabar, saat ini mulai mempersiapkan penyusunan anggaran. Hal demikian, dijelaskan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/5/2015). Lebih lanjut Ineu mengtakan bahwa adapun anggaran yang disiapkan untuk dibahas lanjut Ine, meliputi APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD murni tahun 2016. Untuk kepentingan pembahasan penyusunan  anggaran tersebut, DPRD Jabar sedang menyusun tim karena dalam waktu bersamaan yaitu di Bulan Juni 2015 ada pembahasan  LHP BPK, jangan sampai di internal DPRD Jabar ada anggota Bangar yang seharusnya membahas penyusunan anggaran ikut ambil bagian  di Pansus LHP BPK, ujar Ineu.Dengan diagendakannya LHP BPK RI, setidaknya DPRD Jabar  dapat mengevaluasi kinerja pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sedangkan untuk pembahasan Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun 2015, akan dibahas di pertengahan tahun 2015, dan diharapkan Pengesahan menjadi Perda bisa dilaksanakan di Bulan Agustus 2015.(Diah)